TUPOKSI CAMAT

 Tugas Pokok dan Fungsi Camat

Berdasarkan PP No.19 Tahun 2008 Pasal 15 tentang kecamatan dan PP No. 41 Tahun 2007, seorang camat memiliki tugas umum pemerintahan yang meliputi :

  1. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat,
  2. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
  3. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,
  4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayaanan umum,
  5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan,
  6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, dan
  7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan. (baca juga: Anggota Muspika)

Tugas-tugas di atas masih di breakdown lagi menjadi beberapa bagian yang mana penjabarannya masih dituangkan dalam Peraturan Pemerintah yang sama dalam pasal yang berbeda. Berikut ini adalah penjelasan untuk masing-masing tugas camat.

  1. Pasal 16 PP No.19 Tahun 2008 terkait tugas camat dalam mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat meliputi:
  • Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan dan kecamatan;
  • Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan;
  • Melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta; (baca juga: RT dan RW di Indonesia)
  • Melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  • Melaporkan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat. (baca juga: Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembangunan)

Pembangunan dapat berhasil jika seluruh elemen masyarakat ikut serta dan aktif di dalamnya. Peran ini bisa dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing elemen, misalkan camat memberikan sarana dan prasarana serta motivasi kepada seluruh warganya dengan memberikan reward bagi mereka yang berjasa dalam mengisi pembangunan. Seorang pelajar dapat mengisi pembangunan dengan rajin belajar, dan seorang pemuda desa aktif dalam kegiatan tarang taruna.

Namun, pembangunan juga tidak akan berhasil jika masyarakat tidak diberdayakan dengan baik. Untuk itu seorang camat dapat membina, mengawasi atau bahkan memfasilitasi usaha pemberdayaan masyarakat. Usaha pemberdayaan ini dapat meningkatkan kemandirian masyarakat, semangat berinovasi dan berswadaya sehingga mereka mampu bekerja dengan baik dan memecahkan permasalahan yang dihadapi serta turut aktif dalam pembangunan. (baca juga : fungsi pemerintah daerah dalam pembangunan)

Artikel terkait:

  1. Terkait tugas camat dalam mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum seperti yang dijabarkan pada Pasal 17 PP No.19 Tahun 2008 diantaranya adalah:

 

  • Melakukan koordinasi dengan kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan;
  • Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan; dan
  • Melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban kepada bupati/walikota. (baca juga: Fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lingkungan yang tenteram dan tertib merupakan idaman seluruh masyarakat. Untuk mewujukan kondisi tersebut diperlukan partisipasi dari berbagai pihak baik dari pemerintah, aparat kepolisian, pemuka agama, maupun warga. Dengan kata lain, camat sebagai kepala pemerintahan di wilayah kecamatan juga bertugas untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah kerjanya. Untuk mewujudkannya, camat harus melakukan koordinasi yang baik dengan kepolisian dan pemuka agama setempat.

  1. Pasal 18 PP No. 19 Tahun 2008 menjelaskan tugas camat dalam mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan yang memiliki penjabaran sebagai berikut:
  • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
  • Melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. (baca juga: Struktur Lembaga Pemerintahan Kabupaten Kota dan Propinsi)

Peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Peraturan ini dibuat untuk dipatuhi, bukan dilanggar dan berlaku untuk seluruh warga negara. Adapun bagi pelanggarnya akan diberikan sanksi yang tegas. Untuk menegakkan peraturann ini dibutuhkan partisipasi aktif baik dari aparat pemerintah maupun rakyat biasa. Camat dapat mengkoordinasikan perangkat daerah yang berada di wilayah kekuasaannya bersama-sama dengan kepolisian untuk mewujudkannya. Walaupun demikian, bukan berarti sebagai masyarakat kita hanya diam saja jika ada pelanggaran peraturan perundang-undangan yang terjadi di sekitar kita. Kita harus turut aktif melaporkan kepada kepolisian terdekat jika memang ada warga yang melanggarnya.

  1. Tugas camat dalam mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayaanan umum yang dituangkan dalam Pasal 19 PP No 19 Tahun 2008 seperti diuraikan di bawah ini:
  • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  • Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan dan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; dan
  • Melaporkan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada bupati/walikota. (baca juga: Kewajiban dan Wewenang Kepala Desa)

Untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, pemerintah telah memberikan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali. Prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang disediakan oleh pemerintah meliputi rumah sakit, posyandu, stasiun, puskesmas, pasar, toilet umum, dan lain-lain. Sebagai warga negara yang baik, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum bukan menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan warga negara juga harus ikut serta menjaga dan memeliharanya dengan baik. Bagaimanapun juga kita pasti akan merasa senang dan nyaman jika prasarana dan fasilitas umum yang tersedia dapat digunakan dengan semestinya. Kita tidak bisa hanya menuntut pemerintah untuk memfasilitasi ini dan itu tanpa kita mau turut serta menjaganya.

  1. Pasal 20 PP No. 19 Tahun 2008 tentang tugas camat dalam mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e, meliputi:
  • Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  • Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
  • Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; dan
  • Melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada bupati/walikota. (baca juga: Peran Lembaga Pengendalian Sosial)

Beberapa uraian di atas menunjukkan bahwa camat melakukan pekerjaannya dalam pemerintahan kecamatan mulai dari merencanakan, mengkoordinasi, melaksanakan, dan mengevaluasinya. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, camat bertanggung jawab untuk melaporkan kepada bupati/walikota agar dilakukan monitoring terhadap kegiatan yang dilaksanakannya. Monitoring ini diperlukan untuk meminimalisir adanya penyalahgunaan wewenang. (baca juga: penyebab penyalahgunaan wewenang)

Facebook Fans Page